Niat mundur Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden mengemuka pada Selasa, 10 November 2026. Gibran menyampaikan niat itu langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana.
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam pada pagi hari. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut dalam konferensi pers. Ia juga menyatakan Gibran tetap menjalankan tugas seperti biasa meski sudah menyampaikan niat mundur.
Niat ini muncul setelah putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi soal dokumen pendidikan Gibran. Tekanan dari parlemen ikut menguat. Berikut rangkuman perkembangannya.
Pertemuan Gibran dan Prabowo di Istana
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Gibran menyatakan niat mundur untuk menghadapi dinamika politik dan hukum. Dinamika itu muncul setelah putusan MK dan MA. Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat tersebut.
Menurut Prasetyo, Prabowo justru memberikan banyak saran kepada Gibran. Gibran lalu meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Ia memilih jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Gibran membenarkan pertemuan itu dalam konferensi pers singkat di Istana Wakil Presiden. Namun ia tidak menyinggung pernyataan Mensesneg tentang niat pengunduran dirinya.
Putusan MA dan MK soal Suket Penyetaraan SMA
Masalah hukum ini berawal dari dokumen kualifikasi pendidikan Gibran. Ia memakai dokumen itu sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024. MA memutuskan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA tersebut tidak sah.
Putusan MA ini menguatkan putusan MK sebelumnya. MK tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA milik Gibran. Pencarian itu mencakup lembaga pendidikan di Singapura dan Australia.
Gugatan terhadap Suket tersebut masih berjalan di PTUN Jakarta, yakni perkara gugatan Mercy. Pakar hukum Denny Indrayana menyebut putusan MA sudah inkrah. Menurutnya, tidak ada upaya hukum lain yang bisa mengubah putusan itu. Ia juga mempertimbangkan untuk menghadapi Gibran di PTUN.
Usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR
Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi sudah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan itu mengacu pada UU MD3. Para pengusul ingin menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
Undang-undang mengizinkan DPR memakai HMP untuk menanggapi dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden. Cakupannya meliputi hal berikut.
- Pengkhianatan terhadap negara.
- Korupsi dan penyuapan.
- Tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.
- Kondisi ketika Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan.